Kuota Bidikmisi tahun 2013 ditingkatkan

Oleh Bhakti Hariani| 08 Agustus 2012 17:08

YOGYAKARTA, MONDE: Sebaran penerima beasiswa pendidikan untuk siswa miskin berprestasi (bidikmisi) harus didorong hingga ke daerah. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan sosialisasi berkesinambungan ke sekolah-sekolah di daerah.

“Jangan sampai kelompok di perkotaan saja yang mendapatkan kesempatan. Karena yang tahu informasinya hanya di perkotaan,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di Yogyakarta, seperti dilansir, kemarin, dari laman kemdikbud.go.id

Dengan disahkannya undang-undang pendidikan tinggi, kata Menteri Nuh, maka payung hukum untuk membuka akses 20 persen bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, dan daerah terluar, terdepan, dan tertinggal semakin kuat. Tahun 2012 ini, kuota pokok penerimaan Bidikmisi sebesar 30 ribu mahasiswa. Melalui APBN-P, kuota tersebut mendapat penambahan 12 ribu orang, menjadi 42 ribu, termasuk 2 ribu diantaranya untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Jika diambil kenaikan 20 persen, maka kurang lebih akan ada 50 ribu penerima Bidikmisi tahun depan. Namun demikian, jumlah tersebut belum masih final. “Jumlahnya sedang dihitung, dan nilai rupiahnya akan dihitung mengikuti inflasi. Inflasi itu antara 7-10 persen,” ujar Nuh.

Dijaring sejak SD

Lebih lanjut dikatakan Nuh, saat ini kementerian sedang memantapkan sistem Bantuan Siswa Miskin (BSM) terintegrasi. Sistem ini akan memuat data siswa miskin sejak SD, dan memungkinkan data siswa penerima BSM bisa dipakai hingga ke perguruan tinggi untuk penerima Bidikmisi.

“Dengan sistem tersebut, adik-adik kita di SD punya kepastian dan tidak perlu putus sekolah,” kata Nuh.

Mendikbud mengatakan, sistem BSM terintegrasi akan mulai diterapkan pada tahun 2013 mendatang. Selain itu, sistem ini juga akan dikawinkan dengan Program Keluarga Harapan (PKH). “Kalau data-data ini terintegrasi, kita tidak perlu susah-susah mencarinya saat dibutuhkan,” tuturnya.

Mendikbud menegaskan, Bidikmisi tidak boleh berhenti meskipun terjadi pergantian menteri ataupun pergantian pemerintahan. Terlebih saat ini payung hukumnya semakin kuat dengan disahkannya undang-undang pendidikan tinggi.

“Sebelum jadi undang-undang, (Bidikmisi) telah dilindungi oleh PP. Sekarang telah dilindungi UU, meski ganti pemerintahan pun akan tetap jalan,” tutur Nuh.

Jika sistem integrasi ini mulai dijalankan, diharapkan kepastian siswa dari keluarga ekonomi lemah untuk mengenyam pendidikan dari sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi semakin terjamin.(*/bhk)

About these ads